PBB mendesak Myanmar untuk memperbaiki kondisi di Rakhine bagi pemulangan secara aman ratusan ribu pengungsi Rohingya dari Bangladesh dan memberikan jalur yang jelas untuk pemberian kewarganegaraan.
Seperti dilansir Reuters, Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) dan Program Pembangunan PBB (UNDP) dalam pernyataan bersama, Rabu (8/8/2018) menyatakan mereka membutuhkan akses penuh ke Rakhine dan masih menunggu izin bagi staf internasional untuk ditempatkan di kota Maungdaw setelah permintaan diajukan pada 14 Juni lalu.
Pihak berwenang Myanmar belum memberikan jawaban atas permintaan tersebut.
PBB menandatangani sebuah kesepakatan dengan Myanmar pada awal Juni 2018, dengan tujuan memulangkan ratusan ribu warga Rohingya di Bangladesh ke daerah asal mereka di Rakhine dengan selamat.
Lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari Rakhine setelah penumpasan oleh militer Myanmar dan ekstremis Budha pada Agustus tahun lalu. PBB menyebut aksi penumpasan ini sebagai pembersihan etnis.
