Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang tahunan MPR-DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Jokowi dan JK tiba di ruang rapat paripurna I Tempat sidang digelar pada pukul 09.06 WIB. Keduanya didampingi Ibu Negara Iriana dan Ibu Wapres Mufidah Kalla. Kedatangan Presiden dan Wapres disambut Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.
Presiden Jokowi dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2018 menyebut ada momentum saat semua anak-anak bangsa bisa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia merdeka.
"Esok hari, kita, bangsa Indonesia, merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-73. Sebuah momentum untuk mengingat kembali semangat persatuan Indonesia yang telah dibuktikan oleh para pendiri bangsa, para perintis, dan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Saat itu, semua anak-anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia merdeka," kata Jokowi seperti dikutip Antaranews.
Presiden mengatakan, perbedaan bukanlah penghalang bagi para pejuang kemerdekaan untuk bersatu. Dalam persatuan itulah, mereka menemukan energi yang mahadahsyat untuk menggerakkan seluruh tenaga, pikiran, dan juga tetesan keringat untuk Indonesia merdeka.
Dalam persatuan Indonesia itulah, kata dia, para pejuang kemerdekaan menemukan solidaritas, kepedulian, dan juga semangat berbagi antarsesama anak bangsa. Selain itu juga solidaritas, peduli, dan berbagi antarsesama saudara, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
"Kini, setelah 73 tahun merdeka, kita harus melanjutkan elan semangat para pejuang kemerdekaan itu untuk bekerja nyata mengisi kemerdekaan, untuk bekerja nyata memenuhi janji-janji kemerdekaan, dan untuk bekerja nyata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Jokowi.
Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sambutannya menyinggung tahun politik yang akan dihadapi tahun 2019.
Zulkifli mengatakan, memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-73 tahun, kita menorehkan sejarah bangsa yang menentukan, yaitu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dilaksanakan serentak tahun 2019 nanti. Perjalanan sejarah ini bukan hanya ujian demokrasi ataupun ujian kebangsaan kita, namun dapat diartikan sebagai prestasi dalam kehidupan berdemokrasi.
"Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden seharusnya menjadi puncak dari kematangan demokrasi kita setelah penyelenggaraan Pilkada Serentak beberapa waktu lalu," kata Zulkifli di hadapan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dan ratusan anggota DPR, MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, seperti dikutip Merdeka.
Melalui sidang terhormat ini, MPR mengajak hadirin dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan Pemilu berkualitas yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman. Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden ini adalah kompetisi antar kita, antar saudara, antar sesama anak bangsa.
"Mari hadirkan kompetisi ide, gagasan dan narasi kebangsaan, bersihkan atmosfir udara kita dari polusi kebencian. Pada akhirnya Rakyat Indonesia harus menjadi pihak yang paling diuntungkan. Siapapun yang terpilih harus menjadi kemenangan rakyat Indonesia. Karena pilihan boleh beda, tetapi merah putih kita sama," jelas Zulkifli yang juga Ketua Umum PAN ini.
Zulkifli juga menyinggung tentang 20 tahun reformasi Indonesia. Cita-cita itu adalah, Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia.
"Kita boleh berbangga atas berbagai keberhasilan yang dicapai selama 20 tahun reformasi. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan tujuan berbangsa: kedaulatan, keadilan, dan kemandirian bagi seluruh Rakyat Indonesia," jelas dia.
Zulkifli minta, bangsa Indonesia harus selalu ingat, prinsip-prinsip kehidupan berbangsa tidak boleh kalah ketika berbenturan langsung dengan berbagai realitas politik.
"Prinsip-prinsip kehidupan bernegara tidak boleh diabaikan demi kepentingan segelintir elit. Prinsip berbangsa dan bernegara harus meletakan kehendak rakyat di atas berbagai kepentingan kelompok atau golongan," tutup dia.
Sidang Tahunan MPR RI tahun 2018 dihadiri 453 anggota, dari 689 anggota yang terdiri atas 560 anggota DPR RI dan 129 anggota DPD RI. Dengan demikian, dalam Sidang Tahunan kali ini, sebanyak 236 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD tidak hadir. Meski demikian, kehadiran 453 anggota MPR itu telah memenuhi syarat untuk memulai sidang dan rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Peraturan Tata Tertib MPR.
Sidang tersebut dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla dan Mufidah Kalla, Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota MPR RI, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Presiden Ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, dan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
